Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH SIKAP, PERSEPSI NILAI, DAN PERSEPSI PELUANG KEBERHASILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNAS TERHADAP NIAT MENYAMPAIKAN KELUHAN Rahayu Lestari; Molina Molina
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi UNAS. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap dan persepsi mahasiswa terhadap keluhan untuk mewujudkan visi Fakultas Ekonomi UNAS. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey secara random sampling. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif & inferensial serta uji asumsi klasik variable independent terhadap variable dependentnya.

DIMENSI PENANGANAN DALAM KASUS PENGUNGSI INTERNASIONAL: TEORI DAN PRAKTIK Yanyan M Yani; Zulkarnain Zulkarnain
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Menangani pengungsi internasional sesungguhnya adalah sebuah tanggungjawab Negara dan komunitas sosial global. Sangat tidak tergantung pada apakah Negara yang bersangkutan ikut meratifikasi pengungsi 1951 atau tidak. Mengapa, karena persoalan pengungsi internasional adalah persoalan universalisme kemanusiaan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Oleh sebab itu tidak ada alasan yang mendasar bagi Negara untuk mengabaikannya. Bukankah negara adalah juga sekaligus unit politik yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya mahluk hidup. Pengungsi internasional seyogianya haruslah dipandang sebagai organ sistem internasional yang turut memberikan pendewasaan bagi Negara. Nilai-nilai humanity tidak dapat dipisahkan dari dimensi pengelolaan Negara. Emmanuel Kant menyebutkan bahwa manusia itu pada hakekatnya mempunyai perilaku yang saling menghargai dan perduli diantara sesamanya. Perilaku seperti inilah yang membuat seseorang itu disebut sebagai manusia. Demikian juga Negara, Negara adalah instrument yang dikelola oleh sejumlah manusia dan sudah barang tentu berdasarkan akal sehat. Untuk itu tindakan penanganan pengungsi internasional adalah sesuatu aksi yang berlandaskan akal sehat. Opsi penanganan bisa saja dipilih berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum pengungsi internasional, namun demikian tidak terbatas sifatnya, melainkan boleh juga atas dasar kreatifitas-kreatifitas sesuai dengan yang berkembang di lapangan. Yang penting tidak bertentangan dengan sudut pandang kemanusiaan.

ETNOSENTRISME DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI MALUKU UTARA (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA TERNATE) Amanah Upara; Mahmud Husen; Zulfikar Zulfikar
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya rekrutmen pejabat pemerintah daerah di Maluku Utara yang bersifat etnosentrisme di era otonomi daerah khsusu pemerintah daerah Kota Ternate. Sehingga melahirkan keresahan di tengah masyarakat atau menimbulkan kecumburuan sosial atara etnis yang satu dengan etnis yang lain yang ada di Kota Ternate. Peneltian ini menggunakan teori etnosentrisme dari W.G. Summer tahun 1906 untuk melukiskan apa yang disebut perjudicial attitudes antara in-groupos dan out-groupos. Sikap, kebiasaan, dan prilaku kelompok “kami” lebih suprior dari pada kelompok “kamu”. Azra tahun 2001, otonomi cendrung mengakibatkan terjadinya kemerosotan integritas nasional. Otonomi cendrung mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen ‘putra daerah” dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal. Malahan negara bangsa yang multi etnis akan terancam serius jika propinsialisme atau local nationalism beramalgamasi dengan ethnocentrism, sehingga menjadi ethno-nationalism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen pejabat publik yang bersifat etnosentrisme. Kedua, melalui dokumen dengan pengumpulan data, dengan cara membaca, dan menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penlitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate bersifat etnosentrisme. Kedua, para pejabat yang direkrut untuk mejadi pejabat publik di Kota Ternate kebanyakan memiliki latar belakang identitas etnis Tidore. Ketiga, para pejabat yang berasal dari etnis Tidore kebanyakan menduduki jabatan strategis (basah), sedangkan para pejabat diluar etnis Tidore menduduki jabatan kering. Keempat, para pejabat diluar etnis Tidore yang mendapatkan jabatan ternyata sebagian istri atau suaminya memiliki identitas sebagai etnis Tidore. Implikasinya teoritis menunjukkan bahwa rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate yang bersifat etnosentrisme, karena kelompok etnis yang berkuasa meresa dirinya lebih suprior atau lebih hebat dari kelompok etnis yang tidak berkuasa. Selain itu, direkrutnya para pejabat yang bersifat etnosentrisme, dengan tujuan supaya kelompok etnis yang sedang berkuasa dapat melahirkan kader kepemimpin baru agar mereka dapat mempertahankan kekuasaan identitas etnisnya. Namun ternyata di balik rekrutmen pejabat yang bersifat etnosentrisme ini, menimbulkan kecumburan sosial yang luar biasa antara etnis yang satu dengan yang lain. Hal ini berdampak kepada sistem pemerintahan di Kota Ternate yang berjalan tidak efektif dan tidak efeisen.

PARTISIPASI POLITIK DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI TIDORE-MALUKU UTARA Kamaruddin Salim
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Partisipasi Politik dan Dinamika Demokrasi di Kota Tidore Kepulauan memberikan gambaran menarik dalam kajian politik di Indonesia. Dalam kontestasi politik seiring dengan bergulirnya Pilkada Langsung telah mencerdaskan masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam partisipasi politik dan berdemokrasi. Meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019. Menguatnya politik patrenalistik masyarakat dengan melemahnya peranan partai politik dalam mencerdaskan masyarakat berpolitik. Budaya politik keterbukaan dengan peranan aktor politik mencuat sebagai kelompok civil society yang mampu mempengaruhi kebijakan birokrasi atau terlibat dalam menentukan siapa yang layak duduk di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Dinamisasi politik yang ditandai dengan sirkulasi elit baru dalam ruang sosial-politik memberikan gambaran bahwa masa depan demokrasi dengan melakukan penelitian penelitian deskriptif analitis guna memahami proses pratisipasi politik dan demokratisasi yang menjadi pembelajaran terpenting bagi masyarakat dalam berpolitik.

EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN DI KATOR PELAYAHAN PAJAK PRATAMA JAKARTA Rebin Sumardi; Suharyono Suharyono; Elwisam Elwisam; Hendi Aldrianto
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Manajemen pengetahuan memberikan suatu peluang untuk perubahan dan nilai informasi dan perpustakaan untuk menjadikan diri relevan terhadap perkembangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen pengetahuan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua Jakarta. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif sederhana melalui teknik pengamatan obyek di lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi ternyata Kantor Pelayanan Pajak Tamansari Dua telah mengimplementasikan Manajemen Pengetahuan secara baik dan konsisten sehingga proses pencapain tujuan telah memiliki dasar yang dijadikan acuan dalam bekerja serta telah menunjukan hasil yang cukup signifikan dalam usaha mencapai kinerja individu dan organiasi. Inovasi dan perkembangan institusi menjadi lebih cepat karena dengan pola siklus knowledge management tersebutsemua pengetahuan terarsip dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota. Namun demikian diperlukan kemauan masing-masing individu dalam insitusi anggota untuk mengeksplisitkan semua tacit knowledge yang dimiliki sehingga bisa disebarluaskan kepada anggota lain.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DARI PENGGUNAAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 238 K/PDT.SUS-HKI/2014) Umar Husin; Alyna Al Amalia
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemiliknya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kreasi yang dihasilkan. Hak Cipta dan Desain Industri menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa antara Hak Cipta dan Desain Industri menjadi lumrah terjadi di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah titik singgung. Putusan No 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 adalah salah satu hasil putusan atas kasus titik singgung hak cipta dan desain industri, dimana putusan kasasi tersebut penulis anggap memberikan ruang bagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Hak cipta lahir secara otomatis dalam realisasi tanpa registrasi apa pun dan diberikan kepada pemegang hak cipta, sementara perlindungan untuk desain industri tidak otomatis karena diberikan sesuai dengan pendaftaran pada desain baru. Dari uraian singkat diatas, diperoleh rumusan masalah berupa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan faktor apa yang dapat menimbulkan sengketa antara hak cipta dan desain industri.

STRATEGI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CHINA Muhammad Zulham; Hendra Maujana Saragih
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional pada periode kepresidenan Jokowi – JK. Visi Poros Maritim yang dicetuskan tersebut menitik fokuskan kepada pembangunan nasional Indonesia yang berbasiskan dengan aktifitas di laut. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan merupakan program- program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia. Sebelum kebijakan Poros Maritim Dunia tersebut dicetuskan, pada tahun 2013 Pemerintah China di bawah Xi Jinping mengumumkan akan menghidupkan kembali konsep “Jalur Sutra” dalam agenda kebijakan luar negerinya. Jalur Sutra Maritim yang kemudian dipromosikan menjadi slogan baru China di berbagai forum internasional menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan bagi Indonesia atau pula menjadi salah satu faktor penghambat untuk menuju visi poros maritim dunia tersebut mengingat China merupakan negara yang telah melakukan klaim sepihak kawasan Laut China Selatan yang tentunya akan berdapak terhadap stabilitas wilayah perbatasan maritim Indonesia. Tentu hal tersebut membuat Indonesia behati- hati dalam strategi maritimnya.

WISATA KAWASAN PECINAN KOTATUA JAKARTA: SUATU TINJAUAN POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERKOTAAN DI INDONESIA Ary Sulistyo
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Fungsi sebuah kota tidak hanya untuk perkembangan ekonomi saja, tetapi juga kota bercerita tentang memori kolektif warganya yang masih ada dalam peninggalan masa lalunya. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan sumberdaya budaya kota untuk pariwisata. Salah satunya adalah kawasan Kotatua Jakarta terdapat kawasan pecinan, yang dikenal dengan nama Glodok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana kawasan budaya pecinan Glodok bertransformasi menjadi sebuah destinasi wisata perkotaan di mulai dari abad ke 18 hingga kini. Kawasan ini banyak terdapat historical-site attraction atau destinasi wisata sejarah seperti pusat-pusat aktivitas sakral (klenteng/vihara, dan gereja), maupun pusat kegiatan profan (pasar, jalan/gang, dan lainnya). Oleh karena itu pengembangan ke depan harus mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa pemanfaatan cagar budaya harus didasarkan pada perlindungan dan pengembangan bukan sebaliknya.Sehingga diharapkan pariwisata berbasis pelestarian (conservation-based tourism) kawasan Pecinan Glodok dapat bertahan (sustain) dengan baik tanpa ada perubahan yang tentunya merusak elemen keasliannya (authenticity) sebagai kawasan pecinan di Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

PENGARUH DIKLAT DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA KEPADA KINERJA PEGAWA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 Aberar Guridno; Lijan Poltak Sinambela
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diklat dan komitmen organisasi terhadap kompetensi dan implikasinya kepada kinerja pegawai Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel diklat berpengaruh positif dan nyata terhadap kompetensi dengan nilai C.R sebesar 5,830 > 1,96 dan nilai probabilitas < 0,05, variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan nyata terhadap kompetensi dengan nilai C.R sebesar -1,314 < 1,96 dan nilai probabilitas 0,189 > 0,05, variabel kompetensi tidak berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pegawai dengan nilai C.R sebesar -5,449 < 1,96 dan nilai probabilitas 0,001 < 0,05, variabel diklat berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pegawai dengan nilai C.R sebesar 5,927 > 1,96 dan nilai probabilitas < 0,05, variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pegawai dengan nilai C.R sebesar 6,053 > 1,96 dan nilai probabilitas < 0,05, variabel diklat melalui kompetensi tidak berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pegawai dengan nilai C.R > 1,96 nilai probabilitas < 0,05 namun nilai koefisien regresi pengaruh tidak langsung sebesar -1.166 dan variabel komitmen organisasi melalui kompetensi berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pegawai dengan nilai C.R > 1,96 dan nilai probabilitas < 0,05 serta nilai koefisien regresi pengaruh tidak langsung positif sebesar 0,218.

KEDUDUKAN HUTAN ADAT DI ATAS TANAH ULAYAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN Albert Tanjung
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Hutan adalah salah satu bagian penting bagi kehidupan makhluk hidup, di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada 3 (tiga) status hutan, hutan adat adalah salah satunya. Hutan adat menjadi objek penelitian. Fokus pada kedudukan hutan adat di atas tanah uayat dalam pemanfaatan hutan. Menggunakan metode penelitian normatif, bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hutan adat lahir secara alami di tengah-tengah masyarakat hukum adat, penetapan hanya memperkuat bukti. Adanya pengakuan pemerintah atas hak ulayat memberikan kejelasan tentang kedudukan hutan adat yang berada di atas tanah ulayat. Pengakuan ini membuat pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat adat lokal tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA